Home / Profil Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)

Profil Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)

Reformasi di Indonesia menciptakan dunia keterbukaan dan membuka kesempatan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di bidang politik, sehingga bermunculan partai-partai politik baik yang bernuansa agama, nasionalis, maupun nasionalis religius. Sementara itu, dalam lingkungan kedaerahan, peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah dapat diwarnai dengan unsur-unsur religius, lebih-lebih dengan pemberian otonomi pada daerah yang seluas-luasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinamika reformasi menuntut kehidupan politik yang demokratis dan penegakkan supremasi hukum. Penegakan supremasi hukum memerlukan pengkajian yang lebih intens dan lebih konprehensif dengan cara ilmiah dan akademis, dengan upaya itu dapat disiapkan tenaga ahli di bidang politik dan hukum ketatanegaraan Islam serta hukum pidana Islam (Siyasah Jinayah). Dengan spesialisasi pendalaman di bidang tersebut dimaksudkan pula agar ilmu-ilmu politik Islam lebih dipacu dalam rangka mengejar kemajuan perkembangan ilmu politik sekuler.

Keperluan pengembangan politik Islam itu, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin pada  tahun 1999 membuka jurusan baru dengan nama Jurusan Siyasah Jinayat dengan dasar Surat Keputusan Rektor IAIN Antasari No. 83 Tahun 2000 yang ditandatangi oleh Dr. H. Kamrani Buseri, MA tanggal 31 Mei Tahun 2000. Drs. Ahmadi Hasan, M. Hum dipercaya sebagai Ketua Jurusan yang pertama dan Drs. M. Fahmi al Amruzi, M. Hum. sebagai sekretaris.

Jurusan ini kemudian diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. Usul tersebut baruditanggapi pada tahun 2003 dengan keluarnyaSurat Keputusan Nomor: Dj.I/261/2003 Tahun 2003 pada tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI dengan nama Siyasah Jinayah (SJ).

Jurusan/Prodi Jurusan Siyasah Jinayah (SJ) mendapat izin penyelenggaraan jurusan/prodi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/385/2008 terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2008. Berbekal surat perpanjangan izin penyelenggaraan ini, jurusan/prodi Siyasah Jinayah (SJ) mengajukan uji penilaian atau akreditasi jurusan/prodi. Setelah melalui tahapan penilaian assesor, maka Jurusan/Prodi Siyasah Jinayah (SJ) mendapat akreditasi dengan nilai B berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 011/BAN-PT/Ak-XII/S1/V/2009 terhitung mulai tanggal 29 Mei 2009.

Pada tahun 2012, mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam Jurusan/Prodi Studi Siyasah Jinayahsecara resmi berubah nama menjadiJurusan/Prodi Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah UIN Antasari didukung didukung 11 orang dosen yang hampir seluruhnya (9 orang) bersertifikat pendidik profesional, terdiri dari 1 orang dosen bergelar Profesor Doktor, 9 orang dosen bergelar magister (empat orang sedang menyelesaikan studi S3) lulusan dalam dan luar negeri, dan 1 orang bergelar Sarjana Hukum (sedang menyelesaikan S2), selebihnya didukung pula oleh para dosen lintas Program Studi yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berasal dari  lulusan dalam dan luar negeri.

Jurusan Hukum Tata Negara/Siyasah memiliki dua buah lokal perkuliahan. Dalam upaya memperlancar proses administrasi perkantoran dan pelayanan mahasiswa, terdapat 1 ruangan Program Studi yang diperuntukkan bagi Ketua dan Sekretaris Jurusan, dan ruang administrasi yang dilengkapi dengan fasilitas 1 set perangkat komputer, 1 buah laptop, 1 printer, 4 meja kerja, sebuah filling cabinet yang dilengkapi dengan kipas angin, telepon, jaringan internet kabel dan wi-fi. Seluruh peralatan yang ada dalam kondisi baik, terawat dan milik sendiri.

Visi 

Unggul dan Berakhlak dalam Pengembangan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) berdasarkan Nilai-nilai Keislaman dan Intelektual menuju Program Studi yang Profesional dan Kompetitif Tahun 2024.

Misi 

  1. Menyelenggarakan pendidikan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman baik yang bersifat teoritis maupun praktis;
  2. Melaksanakan kajian dan penelitian Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) secara komprehensif sesuai dengan dinamika masyarakat;
  3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui peran  lembaga-lembaga khusus fakultas dan kelompok serta perorangan civitas akademik yang berinteraksi dengan masyarakat;
  4. Mendidik mahasiswa berpikir, bersikap kritis,kreatif dan  memiliki kemantapan akidah dan keunggulan moral, serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan praktis bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pengembangan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah).

Tujuan

  1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) yang berbasis IT sehingga menjadi profesional yang mampu beradaptasi di era globalisasi;
  2. Menghasilkan lulusan yang berjiwa negarawan sehingga mampu memjadi pemimpin  yang terbuka;
  3. Mengembangkan kemampuan dosen dalam proses pembelajaran sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing;
  4. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan serta teknologi komputer yang berkualitas;
  5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan lembaga terkait di bidang Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah);
  6. Mampu bersikap profesional dan beretika dalam bekerja.

Profil lulusan yang ingin dicapai adalah mampu menjadi akademisi, peneliti, tenaga ahli, konsultan, praktisi, negarawan, komisioner, dan politisi yang tangguh dan unggul serta berkarakter yang berorientasi keislaman.

Agar profil lulusan tersebut dapat dicapai, maka ditetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang alumni, yaitu:

  1. Memahami teori hukum tata negara dan ilmu politik yang berorientasi keislaman secara komprehensif serta penerapannya dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara
  2. Terampil dalam mengaplikasikan teknologi informasi dan pengembangannya pada bidang hukum tata negara dan politik Islam
  3. Terampil dalam menyusun dan menyelenggarakan negara dan menjadi politisi yang unggul dan tangguh dengan orientasi keislaman.Menguasai teori hukum tata negara dan politik secara kompetitif  dan berdaya saing tinggi
  4. Memiliki kemampuan analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap persoalan negara dan bangsa
  5. Memiliki integritas moral, etika, dan sikap profesional dalam berkarier di dunia politik.

Sejak dibuka tahun 1999 sampai akhir semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021, Jumlah mahasiswa Jurusan/Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) berjumlah 362 orang dengan jumlah alumni 139 orang.

 

Translate »