TRANSISI KURIKULUM PRODI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR’IYYAH) : INTEGRASIKAN CPL, PROFIL LULUSAN, TEKNOLOGI DIGITAL DAN MODEL PRAKTIK LAPANGAN PROGRESIF

Banjarmasin – Menjawab tantangan dinamika hukum ketatanegaraan yang kian kompleks, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kurikulum pada Jumat (31/7/2026). Bertempat di Gedung Perkuliahan Fakultas Syariah, agenda strategis ini menjadi pijakan utama lahirnya kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang terintegrasi dengan standar kompetensi nasional (SKKNI).

Kurikulum teranyar ini diproyeksikan mengudara dan diterapkan secara penuh pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027. Acara dibuka sekaligus dipimpin oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah, Dr. Ahmad Muhajir, M.A. yang juga merupakan dosen homebase Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah).

Dalam pembukaannya, beliau menekankan pentingnya kurikulum yang tidak hanya kokoh secara akademis, tetapi juga lincah merespons kebutuhan industri hukum dan proyeksi karier para lulusan. Berikut beliau juga menyampaikan perubahan nomenklatur mata kuliah wajib Universitas, hasil perumusan CPL sebelumnya yang dilangsungkan di tingkat Universitas dan masukan-masukan yang disampaikan stakeholder selama permagangan mahasiswa sebagai bahan pertimbangan.

FGD ini tidak sekadar mengevaluasi draf formal, melainkan membedah tiga poin vital yang menjadi core transformation Kurikulum HTN yakni Pertama, perumusan profil lulusan. Kedua, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang disesuaikan dengan profil lulusan yang telah disepakati. Perumusan ini mengunci standar kompetensi lulusan agar selaras dengan kualifikasi nasional (SKKNI) dan mampu bersaing secara global tanpa melepas karakter keilmuan Siyasah Syar’iyyah, yang disampaikan oleh Sekretaris Prodi Nurul Azkia, M.H.,

Ketiga, pembahasan re-organisasi dan re-konstruksi Mata Kuliah, penataan ulang bobot dan relevansi mata kuliah untuk memastikan setiap materi perkuliahan linier dengan profil lulusan yang ingin dibentuk. Menariknya dalam pembahasan ini turut diadopsi model matakuliah yang berbasis digital, serta re-formulasi model praktik lapangan yang lebih progresif dan terintegrasi dengan kebutuhan kerja di lapangan, guna memberikan real-world experience yang berdampak langsung pada kesiapan kerja mahasiswa yang disampaikan oleh Novy Listiana, M.H.

Menguatkan adanya re-formulasi model praktik lapangan yang baru, Dr. Ahmad Muhajir, M.A., menegaskan bahwa penyusunan kurikulum baru ini merupakan respons taktis atas kebutuhan di lapangan.

“Kita tidak hanya menyiapkan mahasiswa untuk memahami teks hukum, tetapi memformat mereka menjadi analis dan praktisi ketatanegaraan yang adaptif, kritis, dan siap pakai. Integrasi OBE, penyelarasan SKKNI, dan skema magang yang baru ini adalah komitmen kita untuk memastikan lulusan HTN memiliki daya saing tinggi di dunia profesional,” tegasmya di tengah diskusi.

Diskusi berlangsung hangat dan aktif. Para pakar dan dosen HTN memberikan berbagai masukan konstruktif untuk memperkuat substansi hukum acara, kemahiran perancangan perundang-undangan (legal drafting), hingga penguatan analisis tata kelola pemerintahan berbasis nilai Islam.

Melalui konsensus bersama ini, Dokumen Kurikulum Baru Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) ini diharapkan menjadi akselerator utama Fakultas Syariah UIN Antasari dalam melahirkan sarjana hukum yang tak hanya unggul secara akademis, tetapi juga menjadi pemain kunci dalam pembangunan hukum ketatanegaraan Indonesia. (nl).