Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Hadiri Seminar Nasional Terkait Gelar Sarjana Hukum bagi Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., menghadiri pertemuan Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesia yang berlangsung pada 20–22 Maret 2024 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salah satu agenda utama kegiatan tersebut adalah seminar nasional bertema “Politik Hukum dan Eksistensi Gelar Sarjana Hukum Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum.” Seminar ini dihadiri oleh lebih dari 30 dekan Fakultas Syariah dan Hukum dari berbagai PTKIN di Indonesia.

Kegiatan menghadirkan Prof. Dr. H. Ahmad Tholabi, S.H., M.H., M.A., selaku penasihat Forum Dekan sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia sekaligus tuan rumah kegiatan. Prof. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.H., yang sebelumnya dijadwalkan sebagai narasumber, berhalangan hadir sehingga pokok-pokok materi beliau tetap disampaikan dalam forum.

Para narasumber menguraikan pentingnya mempertahankan gelar Sarjana Hukum bagi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN. Pembahasan meliputi sejarah perkembangan gelar akademik, regulasi yang berkaitan dengan nomenklatur gelar, serta landasan filosofis, yuridis, dan akademik yang mendukung keberlanjutan gelar tersebut.

Aspek kurikulum, kompetensi lulusan, dan capaian pembelajaran juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN dipandang memiliki kompetensi akademik yang relevan dengan bidang hukum, sekaligus memiliki kekhasan dalam penguasaan hukum Islam dan kajian syariah.

Di sela-sela kegiatan seminar dan pertemuan Forum Dekan, delegasi Fakultas Syariah UIN Antasari juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan benchmarking secara informal dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta sejumlah fakultas sejenis dari PTKIN lain. Pertukaran informasi dilakukan berkaitan dengan pengelolaan akademik, pengembangan kurikulum, penguatan penjaminan mutu, peningkatan publikasi ilmiah, serta pengembangan kegiatan mahasiswa.

Kegiatan benchmarking tersebut menjadi sarana bagi Fakultas Syariah UIN Antasari untuk memperoleh gambaran mengenai praktik baik pengelolaan fakultas dan program studi di perguruan tinggi lain. Hasil pertukaran pengalaman itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kelembagaan, terutama dalam meningkatkan mutu akademik, tata kelola, layanan mahasiswa, dan jejaring kerja sama.

Seminar nasional tersebut menghasilkan kesepakatan bersama Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar gelar Sarjana Hukum tetap dipertahankan bagi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum. Rekomendasi tersebut ditandatangani oleh para peserta forum sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menjaga pengakuan akademik dan profesional terhadap lulusan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN.

Kehadiran Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari dalam kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan akademik lulusan, tetapi juga memperkuat hubungan kelembagaan dan jejaring kerja sama antar-Fakultas Syariah dan Hukum di lingkungan PTKIN. Melalui forum ini, Fakultas Syariah UIN Antasari diharapkan dapat terus mengembangkan mutu pendidikan, penelitian, publikasi, serta tata kelola kelembagaan secara berkelanjutan.