
PERKUAT SINERGI, KAPRODI HTN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI JADI NARASUMBER DI BALAI TEKNIK RAWA KEMEN-PU
- Posted by Humas Fakultas Syariah
- Categories BERITA, Berita HTN
- Date 06/03/2026
BANJARMASIN – Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terus menunjukkan eksistensi dan kontribusinya dalam penguatan hukum di lembaga pemerintahan. Pada Kamis, 26 Februari 2026, Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Tata Negara (HTN), Ergina Faralita, S.H., M.H., hadir sebagai narasumber utama dalam acara “Komitmen Bersama Mewujudkan Budaya Kerja BerAKHLAK” yang diselenggarakan oleh Balai Teknik Rawa, Kementerian Pekerjaan Umum Banjarmasin.

Dalam kegiatan yang bertajuk “Integritas Berbasis Kepatuhan Hukum” tersebut, acara dibuka langsung oleh Kepala Balai, Riza Fahlefi, S.T., M.T. dan dimoderatori oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha, Arry Widya Purnamasari, S.E., M.T. Acara diikuti oleh seluruh pegawai Balai Teknik Rawa termasuk mitra kerja balai yakni PT. Arco Samuda, PT. Saka Wira Nusantara dan Nexus Plus.

Antusiasme peserta terlihat saat sesi tanya jawab, terutama mengenai langkah konkret jika terjadi pelanggaran pakta integritas di lingkungan kerja. Menjawab tantangan tersebut, beliau menekankan pentingnya pembentukan Tim Integritas sebagai solusi preventif dan kuratif. Beliau menjelaskan bahwa pimpinan harus memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari verifikasi dan Investigasi Internal untuk mengumpulkan bukti; Pemberian Sanksi Berjenjang, mulai dari sanksi administratif (teguran/pemecatan) hingga sanksi pidana jika ditemukan unsur korupsi atau penyalahgunaan jabatan.
Layanan Hukum, di mana instansi wajib memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi ASN dalam pelaksanaan tugas jabatan sesuai UU No. 20 Tahun 2023.
Kehadiran Kaprodi HTN Fakultas Syariah ini merupakan bagian dari upaya fakultas untuk berperan aktif dalam membina literasi hukum di berbagai instansi pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan implementasi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan praktis di lapangan, seperti peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menegakkan hukum di sektor pekerjaan umum.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan budaya kerja berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dapat terwujud secara nyata melalui kepatuhan hukum yang konsisten.(nl)







